POULTRYINDONESIA – Jakarta, Komoditas jagung kembali meresahkan peternak mandiri. Mulai dari harga yang melambung tinggi, juga stok yang sulit didapat. Akan tetapi dari sisi pemerintah masih bersikukuh bahwa produksi jagung berada dalam posisi surplus.

Ketidaksesuaian data pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan menimbulkan masalahnya tersendiri di kalangan peternak. Untuk mendiskusikan masalah ini dan pengelolaan data jagung ke depannya, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyelenggarakan webinar bertema “Tersandung Harga Jagung” via Zoom, Kamis (30/9).

Baca juga : Inisiasi MIPI dalam Mengatasi Gejolak Industri Perunggasan

Berdasarkan penuturan dari Isy Karim selaku Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mengatakan bahwa sesuai arahan dari Presiden, mengenai data bahan baku pakan harus berasal satu sumber, yaitu Kementerian Pertanian. Isy menjelaskan bahwa total kebutuhan jagung nasional adalah 15.8 juta ton, sedangkan produksinya secara nasional 23 juta ton, sehingga harusnya masih ada surplus. Namun, dalam neraca yang ada mulai bulan Mei terjadi defisit.

“Ternyata dalam pergerakannya harga jagung ini terus mengalami kenaikan sampai bulan Agustus di angka Rp 5.000, sedangkan harga ayam dan telur terus menurun. Jagung ini berkontribusi lebih dari 60% pada pakan, sehingga sungguh memberatkan peternak. Melihat kondisi tersebut, Kemendag mencoba untuk mengusulkan mekanisme untuk penstabilan harga bahan baku pokok,” ujar Isy.

Selanjutnya dalam acara tersebut, M. Habibullah selaku Deputi Bidang Statistik Produksi BPS menyampaikan sekitar 60% dari komoditas jagung yang diproduksi digunakan untuk bahan baku makanan hewan olahan (45,44%) dan konsumsi rumah tangga (16,33%). “Proporsi impor jagung terhadap total penawaran/suplai untuk memenuhi permintaan domestik relatif kecil,” ucapnya.

Sedangkan berdasarkan penuturan dari Mokhamad Suyamto yang hadir mewakili Perum BULOG menyampaikan Perum BULOG belum mendapatkan tugas untuk mengelola jagung.

“Terkait penugasan, Menteri BUMN akan memberikan penugasan ke Bulog di bawah Badan Pangan Nasional. Masih ditunggu siapa yang ditunjuk untuk memimpin BPN. Pengadaan akan disimpan di gudang Lampung, Semarang, Solo, dan Blitar, yang nantinya akan disalurkan ke para peternak. BULOG akan menjaga HPP pembelian di tingkat petani untuk keberlangsungan produksi dalam negeri. Kebijakan turunan yang dibutuhkan untuk pengelolaan jagung antara lain kebijakan harga, kebijakan cadangan, kebijakan tataniaga, kebijakan penyaluran, dan kebijakan anggaran,” jelas Suyamto.

Lebih lanjut dalam acara yang sama, menurut Oke Nurwan selaku Direktur Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI menyatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah cadangan pasokan jagung. “Jadi cadangan tersebut digunakan agar jika terjadi apa-apa, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memberikan alternatif pakan atau dengan pakan cadangan,” tutur Oke.

Menanggapi hal ini, Yudianto Yosgiarso selaku Ketua Presidium PPN menyampaikan bahwa dengan adanya swasembada pangan, peternak berharap bisa semakin makmur, tetapi kenyataannya harga jagung bukan semakin rendah, tapi justru terjadi carut-marut yang berlanjut dari 2015 sampai 2021.

“Kami membutuhkan info mengenai kapan pembagian jagung. Secara prinsip, apabila jagung bisa diperoleh dan disebarkan ke para peternak, semoga peternak tidak trauma menerima jagung dari pemerintah karena kadar airnya tinggi yaitu 29%, kami butuh yang akdar airnya 15%. Peternak sangat menginginkan adanya stabilisasi perunggasan. Harapannya melalui Direktorat PDN segera mengakomodasi pengakuan HPP dan HET telur dan jagung,” jelas Yudianto.

Masih dalam acara yang sama, Tri Hardianto selaku Dewan Pembina GOPAN juga turut menyampaikan pendapatnya mengenai isu jagung yang sedang hangat. Menurutnya, petani tidak mau menggunakan benih bantuan pemerintah karena kualitasnya yang kurang baik. Isu lainnya adalah curah hujan yang memengaruhi pola waktu panen raya. Selain itu, bahan baku pakan pengganti jagung (singkong, sorgum, dan sagu) terkendala oleh kontinuitas, kualitas, dan harga.

“Normalisasi harga jagung melalui kebijakan buka tutup kpungkas keran impor kurang tepat jika hanya substitusi dengan melakukan impor gandum. Harga gandum yang diimpor juga tidak seperti dulu, sekarang sudah lebih tinggi dibandingkan jagung harganya. Harga gandum terus naik, kami khawatir gandum mengikuti harga jagung. Jika dibandingkan, penggunaan jagung untuk pakan masih lebih baik dari gandum untuk iklim Indonesia,” Tri.