POULTRYINDONESIA, Jakarta – Kebijakan pemerintah untuk mengurangi stok DOC dengan cutting HE 19 hari dan apkir dini parent stock menimbulkan pro-kontra. Kebijakan ini dinilai tidak terlalu efektif oleh para peternak. Untuk menengahi antara pembuat regulasi dan para peternak, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyelenggarakan diskusi virtual yang berjudul “Kebijakan Cutting HE-19 dan Apkir Dini PS” yang dilaksanakan via ruang virtual Zoom, Senin (16/8).

Harga live bird yang mengalami fluktuasi tinggi serta usaha peternak rakyat untuk memperjuangkan usaha mereka di tengah polemik kebijakan yang ada, menjadi latar belakang dari acara diskusi ini. Dalam sesi diskusi ini, hadir Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Isy Karim, sebagai perwakilan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Dalam presentasinya, Karim menyampaikan di era pandemi seperti ini, sektor peternakan, memberikan kontribusi yang sangat penting untuk menjaga asupan protein untuk penguatan imun dan daya tahan tubuh.

Baca juga : Menko Perekonomian Dukung Peningkatan Konsumsi Protein Hewani

“Daging ayam ras menyumbang 3,48 gram protein/kapita per hari atau setara 57,2% penyedia protein golongan komoditas daging. Namun, selama pandemi, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan negatif selama empat triwulan berturut-turut akibat dampak pandemi Covid-19. Pandemi berdampak juga terhadap konsumsi daging ayam ras akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat terutama pada sektor hotel, restoran dan katering (horeka). Berdasarkan perhitungan BPS, pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging ayam ras sebesar 36%,” tutur Karim.

Menurut Karim, kondisi oversupply sudah terjadi dalam 3 tahun terakhir, sebelum terjadinya pandemi surplus yang terjadi rata-rata sekitar 15% per tahun. Dengan adanya pandemi, surplus yang terjadi meningkat menjadi 48% pada tahun 2020 dan 36% pada tahun 2021, sehingga dalam rangka menjaga keseimbangan supply-demand, Kementan memberlakukan kebijakan cutting produksi pada tahun 2019 dan hal tersebut cukup berdampak positif dalam menjaga harga live bird di tingkat peternak. Hal ini terlihat saat ketiadaan cutting produksi di Mei s.d Jul 2020 dan Mei 2021 mengakibatkan harga live bird turun signifikan pada bulan berikutnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Harian GOPAN, Sigit Prabowo, yang memaparkan pendapatnya mengenai regulasi dan kebijakan perunggasan nasional. Kebijakan cutting diamati Sigit sebagai kepentingan pribadi anggota GPPU agar harga DOC tidak jatuh, karena jika diterapkan, maka DOC akan langka dan harga cenderung naik. Sigit menyampaikan bahwa seharusnya integrator sanggup menampung DOC setelah cutting agar tidak terjadi kelebihan stok.

“Kebutuhan peternak sebenarnya adalah ketersediaan DOC dan harga DOC yang stabil. Jika harga live birds jatuh di bawah harga acuan, industri hulu wajib memproteksi peternak mandiri agar mampu bertahan hidup dan mampu membayar hutang pakan. Para perusahaan ini juga wajib melakukan pembinaan dan pendampingan. Seperti yang kita ketahui, sharing economy di mata rantai industri ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Harga live bird fluktuasinya bagaikan roller coaster. Sekarang ini peternak seperti sedang diapit oleh dua gajah, yaitu gajah industri dan gajah broker (middle-man). Jika semua komponen sesuai harga acuan, seluruh pelaku peternakan pasti nyaman,” ungkap Sigit.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fapet IPB University, Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA juga menyampaikan pendapatnya mengenai polemik kebijakan pengurangan stok dan apkir dini ini. Muladno menyampaikan jika tidak dilakukan cutting HE-19 dan afkir dini ayam Parent Stock (PS), maka akan ada oversupply populasi ayam Final Stock (FS). Ayam FS yang tersedia akan jauh melebihi jumlah ayam FS yang dibutuhkan.

“Saya harus percaya dengan data itu karena saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak percaya dengan data tersebut. Apalagi jumlahnya ratusan juta butir telur HE-19. Data juga menunjukkan bahwa impor ayam GPS pada awal tahun 2019 lalu berarti kelebihan 53.229 ekor. Kelebihan yang sangat besar. Adapun ayam PS yang diapkir dini berasal dari 201.400 ekor ayam GPS dan sedikitnya menghasilkan 5.768.400 ton daging ayam dalam delapan bulan terakhir ini, yang mungkin saja bisa mengganggu perdagangan daging ayam FS,” tutur Guru Besar yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University ini.

Seiring dengan adanya peluang untuk peningkatan konsumsi daging ayam, Dr. Ir. Rahmat Hidayat, S.Pt., M.Si., IPM selaku Dekan Fakultas Peternakan UNPAD menyampaikan materinya yang berjudul Membangun Industri Ayam yang Efisien, Menuju Persaingan Global. Menurutnya, efisiensi merupakan hal mutlak dalam perkembangan industri perunggasan.

“Populasi ayam ras pedaging nasional yang terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 65% dan konsumsi daging ayam di Indonesia masih 7.9 kg per kapita, kita harus optimis bahwa pasar kita belum jenuh, bahkan masih sangat terbuka. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam, Indonesia pendapatan per kapitanya lebih tinggi, tetapi konsumsi daging ayamnya rendah. Artinya kita masih ada PR besar untuk mendorong konsumsi daging ayam masyarakat,” tutur Rahmat.

Rahmat juga mengatakan untuk mendorong tingkat konsumsi ini diperlukan upaya bersama, yang tidak hanya terfokus pada usahanya, namun juga edukasi ke para konsumen dan akseptabilitas daging ayam itu sendiri di masyarakat Indonesia. Akseptabilitas ini juga termasuk beredarnya rumor mengenai penyuntikan hormon pada broiler dan residu antibiotik. Menurut Rahmat, rumor-rumor seperti ini harus respon agar masyarakat mengerti jika konsumsi daging ayam broiler aman.

Senada dengan Rahmat, I Wayan Suadnyana sebagai pelaku di bidang peternakan menyampaikan bahwa kebijakan ini memberikan efek negatif dan menjadi monopoli. Wayan berharap pemerintah bisa melakukan kontrol ke integrator swasta, karena menurutnya kebijakan ini tidak adil jika hilir dirugikan.

“Di luar sana banyak peternak yang skalanya kecil, tolong diperhatikan nasibnya. Yang kami, sebagai para peternak, minta hanya mitigasi pasar. Harga murah belum tentu membuat peternak rugi jika harga impor juga murah. Selain itu, market share harus diberikan kepada peternak,” ungkapnya.

Pardjuni yang juga merupakan pelaku peternak budi daya ayam ras pedaging menyampaikan bahwa dalam kebijakan ini ada keserakahan dari pemain besar, seperti para integrator.

“Kebijakan cutting ini sebenarnya tujuannya bagus dan berkaitan dengan bisnis dan politik. Namun, adanya keterlibatan politik menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan lancar. Asosiasi perunggasan dan peternak rakyat tidak dilibatkan,” tutur Pardjuni.

Baca juga : Peternak Evaluasi kebijakan Pemerintah untuk Perbaikan Harga Broiler dan Telur

Suwardi selaku perwakilan dari Koperasi Unggas Kendal mempertanyakan tujuan dan target dari kebijakan ini. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan di lapangan, harga DOC masih terbilang tinggi. Sehingga ia menyimpulkan bahwa kebijakan ini hanya ditujukan kepada integrator saja.

“Setiap SE keluar, harga telur pasti hancur. Per hari ini (16/8), harga telur di Kendal 17.500, modal kami 20.500. Setiap hari nombok sebanyak itu,” ungkapnya

Diskusi virtual ini juga menghadirkan Tim Pembahas yang terdiri dari Saiful Arifin selaku Peternak UMKM Jawa Tengah dan Wakil Bupati Pati dan Tri Hardiyanto selaku perwakilan Peternak UMKM Jawa Barat. Dalam pemaparannya, Tri Hardianto menyampaikan dalam pro-kontra kebijakan cutting yang sebenarnya dipermasalahkan adalah harga live bird yang tidak menentu, serta harga DOC dan pakan yang tinggi. Tri mengatakan jika di masa PPKM ini situasi menjadi tidak normal. Ekonomi yang tidak normal berimbas kepada konsumsi daging ayam juga tidak normal.

Namun, akar dari permasalahan ini adalah regulasi peraturan yang dibuat pemerintah. Menurut Tri, regulasi ini semakin memberikan label pada bisnis perunggasan sebagai bisnis dengan biaya tinggi di DOC karena alokasi GPS mengarah kepada yang dominan, seperti integrator, sehingga terjadi tingginya biaya pakan yang ditambah lagi larangan total impor jagung.

“Koordinasi yang belum sinergis antar kementerian, kemudian ditambah dengan tidak adanya dukungan pelaksanaan yang baik, menyebabkan harga DOC melambung tinggi disaat harga ayam hidup belum menguat sesuai acuan Permendag,” ujar Tri.

Diskusi virtual ini ditutup dengan kesimpulan bahwa negara wajib melindungi peternakan rakyat agar terjadi pemerataan ekonomi. Penegakkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan utamanya kementerian juga perlu dilakukan. Para panelis berharap para peternak yang bernaung di bawah GOPAN dan PINSAR dapat menyatukan pikirannya dalam menyikapi kuota alokasi GPS maupun SE cutting yang selama ini dilakukan.