POULTRYINDONESIA, Tangerang Selatan – Kongres XIV Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menetapkan Asrokh Nawawi sebagai Ketua Umum GPPU periode 2026–2030. Di tengah tantangan industri perunggasan yang semakin dinamis, kepengurusan baru ini membawa sejumlah agenda prioritas yang diyakini menjadi fondasi penguatan sektor pembibitan nasional, mulai dari mempererat kemitraan dengan pemerintah hingga membangun sistem digitalisasi data industri.

Bagi Asrokh, organisasi pembibitan tidak cukup hanya menjadi wadah bagi perusahaan anggotanya. GPPU harus mampu mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri perunggasan.

“Langkah konkret pertama yang akan kami lakukan adalah menegaskan posisi GPPU sebagai mitra strategis pemerintah. Artinya, kami akan secara aktif berkonsultasi, berdiskusi, dan memberikan masukan apabila diperlukan demi perbaikan sektor perunggasan di Indonesia,” ujar Asrokh disela Kongres XIV GPPU, di Tangerang Selatan, Kamis (23/6).

Menurutnya, komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diterbitkan benar-benar berangkat dari kondisi riil di lapangan. Melalui peran tersebut, GPPU diharapkan dapat menjadi jembatan antara regulator dan industri sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama.

Selain memperkuat sinergi dengan pemerintah, digitalisasi data menjadi program prioritas lain yang akan segera dijalankan. Asrokh menilai, hingga kini masih terdapat perbedaan data di berbagai pihak, sehingga sering kali memunculkan perbedaan persepsi mengenai kondisi industri.

“Kami akan mulai mengintegrasikan data suplai, dan jika memungkinkan juga melengkapi dengan data pendukung lainnya, sehingga kita bisa mengetahui kondisi suplai yang sebenarnya. Selama ini memang sudah ada berbagai data, tetapi kenyataan di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sesuai. Karena itu, kami akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyinkronkan seluruh data tersebut. Inilah salah satu fokus utama kepengurusan kami,” jelasnya.

Ia menyadari digitalisasi merupakan pekerjaan jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, langkah tersebut dinilai penting agar industri memiliki basis data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun pengambilan keputusan bisnis.

Sejalan dengan visi tersebut, Sekretaris Jenderal GPPU, Tri Mahawijaya Herlambang, mengatakan kepengurusan periode 2026–2030 diisi oleh banyak wajah baru dari generasi yang lebih muda. Regenerasi ini diharapkan mampu membawa organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan industri.

“Mayoritas pengurus saat ini merupakan generasi yang lebih muda. Harapan kami, ini menjadi batu loncatan baru agar organisasi dapat bergerak lebih lincah, baik dalam bermitra, mengedukasi anggota, maupun membangun kolaborasi,” katanya.

Menurut Maha, salah satu tantangan yang selama ini dihadapi adalah belum sinkronnya data antar-pemangku kepentingan. Tidak jarang setiap pihak memiliki angka masing-masing dan meyakini bahwa data yang dimilikinya paling akurat.

“Selama ini sinkronisasi antar-pemangku kepentingan belum berjalan optimal. Masing-masing merasa datanya yang paling benar, padahal kenyataannya belum tentu demikian. GPPU akan berperan untuk menyinkronkan berbagai data tersebut,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, GPPU akan melakukan pembaruan data anggota berdasarkan grand parent stock (GPS) yang telah terdaftar. Pembaruan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas produksi nasional sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Di sisi lain, GPPU juga akan memberikan perhatian terhadap munculnya pelaku usaha baru di sektor perunggasan. Menurut Maha, kehadiran investor baru merupakan hal yang positif, tetapi perlu diiringi dengan edukasi dan perencanaan agar ekspansi usaha tidak dilakukan secara bersamaan sehingga memicu ketidakseimbangan produksi.

“Kami tentu mendukung hadirnya pelaku usaha baru. Namun, mereka juga perlu mendapatkan edukasi dan arahan agar tidak masuk secara bersamaan. Masuknya banyak pelaku usaha dalam waktu yang sama sering menjadi penyebab ketidakseimbangan produksi. Itu yang akan kami coba antisipasi melalui koordinasi dan pembinaan,” jelasnya.

Dengan kepengurusan baru, GPPU berharap dapat menjalankan fungsi organisasi secara lebih aktif, tidak hanya sebagai wadah perusahaan pembibitan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah yang mampu menghadirkan rekomendasi berbasis data serta memperkuat kolaborasi di seluruh rantai industri perunggasan.

“Kami ingin menyatukan suara dan visi seluruh pemangku kepentingan. Dengan komunikasi yang semakin baik, data yang lebih akurat, serta kolaborasi yang lebih kuat, kami optimistis industri perunggasan Indonesia akan semakin sehat, efisien, dan berdaya saing,” tutup Asrokh.