POULTRYINDONESIA, Blitar – Tingginya harga jagung dan tekanan harga telur masih menjadi persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur rakyat. Di tengah kondisi tersebut, keberadaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung dinilai membantu menekan biaya pakan. Namun, kelancaran distribusi dan kepastian keberlanjutan program masih menjadi harapan peternak.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama peternak ayam petelur dalam kegiatan Sinergi BUMN Pangan Bersama Peternak Ayam Petelur Mikro melalui Pembelian Telur Ayam dan Penyaluran Jagung SPHP di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (5/11).
Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, menyampaikan bahwa harga jagung di pasaran terus mengalami kenaikan, dari sekitar Rp7.000/kg hingga mencapai Rp7.800–7.900/kg. Sementara itu, jagung SPHP dapat diperoleh melalui Bulog dengan harga sekitar Rp5.000/kg. Selisih harga tersebut cukup membantu peternak dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pakan.
“Ke depan kami meminta, memohon semoga penyaluran SPHP itu menjadi lebih lancar supaya kami mendapatkannya dan bisa kami berikan kepada ayam-ayam kami,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Koperasi Anjuk Ladang Makmur Kabupaten Nganjuk, Zainuddin. Koperasi yang memiliki sekitar 75 anggota dengan populasi 250 ribu ekor ayam tersebut menghasilkan telur rata-rata 15 ton per hari. Menurutnya, tingginya harga jagung dan pakan pabrikan menjadi beban tersendiri bagi peternak.
“Dengan jagung SPHP hanya Rp5.500 per kilogram, ini sangat membantu kami selaku peternak,” ungkapnya.
Selain ketersediaan bahan baku, Zainuddin berharap harga telur dapat terjaga agar sebanding dengan biaya produksi. Pasalnya, kenaikan harga pakan yang tidak diikuti perbaikan harga telur akan semakin menekan margin usaha peternak.
Harapan agar program SPHP berlanjut juga disampaikan Eti Marlina, Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTMT yang mencakup wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek. Ia berharap penyaluran jagung SPHP tidak hanya berlangsung pada 2026, tetapi juga dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Kami berharap untuk di tahun 2027 tetap ada penyaluran jagung SPHP dan seterusnya,” ujarnya.
Eti juga menyoroti rencana pengembangan kemitraan antara koperasi peternak dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam penanaman jagung. Melalui skema tersebut, hasil panen petani akan dibeli koperasi untuk memenuhi kebutuhan pakan. Apabila terjadi kelebihan produksi, Bulog dapat melakukan penyerapan.
“Ekosistem yang terbentuk ini sangat baik karena kami membutuhkan jagung. Kalau ditanam bersama, nanti petani yang menanam melalui gapoktan dan akan dibeli oleh koperasi kami. Apabila koperasi kami sudah berkecukupan, hasilnya bisa dibeli oleh Perum Bulog,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mentan Amran menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan integrasi usaha jagung dan peternakan melalui koperasi. Dalam skema yang direncanakan, pemerintah akan memberikan dukungan benih, pompa, dan alat mesin pertanian sesuai kemampuan anggaran negara. Hasil panen selanjutnya dibeli koperasi peternak, sedangkan kelebihan produksi dapat diserap Bulog untuk disimpan sebagai cadangan.
“Petani jagung dengan peternak satu kesatuan membentuk koperasi. Diberikan benih gratis dari pemerintah, setelah tumbuh juga pompa dengan alsintan, sesuai kemampuan APBN kita,” ujarnya.
Menurut Amran, pola tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan jagung bagi peternak ketika pasokan mulai terbatas. Pemerintah juga meminta jajarannya mempercepat pelayanan penyaluran jagung SPHP kepada peternak yang membutuhkan.
Namun, bagi peternak, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alokasi jagung, tetapi juga kelancaran distribusi, ketepatan sasaran, dan kepastian pasokan. Terlebih, jagung merupakan salah satu komponen utama dalam formulasi pakan yang sangat memengaruhi biaya produksi telur.
Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan petani dan peternak. Ia menyebut pemerintah tidak akan menghindari aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.
“Kalau ada petani berteriak dalam bentuk demo atau sendiri, tidak pernah kami menghindar. Pasti kami temui. Kami sebagai bapaknya harus bertanggung jawab di dunia. Jangan di akhirat nanti baru ditagih,” ungkapnya.
Bagi industri perunggasan, keberlanjutan program SPHP dan rencana integrasi jagung-peternak menjadi hal yang perlu dicermati. Di tengah tingginya biaya pakan dan fluktuasi harga telur, peternak masih membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dengan harga yang kompetitif. Implementasi kebijakan tersebut pada akhirnya akan menjadi tolok ukur sejauh mana upaya pemerintah mampu menjawab persoalan biaya produksi yang selama ini membayangi usaha peternakan rakyat.
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Satwa Media Group.
