POULTRYINDONESIA, Jakarta — Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) menghadiri Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Ayam dan Telur sebagai Menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (9/9), di Kantor Pusat BGN, Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional tersebut merupakan tindak lanjut arahan BGN untuk mengoptimalkan pemanfaatan ayam dan telur sebagai salah satu sumber pangan bergizi dalam penyediaan menu MBG. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Karantina Indonesia.

Ketua Umum Koperasi LPER, H. Mulyadi Atma, mengapresiasi langkah Kepala BGN yang mengundang para praktisi, pelaku usaha, asosiasi, koperasi, serta kementerian dan lembaga untuk duduk bersama membahas berbagai persoalan sekaligus mencari solusi dalam pelaksanaan Program MBG.

Menurutnya, keterlibatan para pelaku yang memahami kondisi di lapangan menjadi penting agar berbagai kebijakan yang dirumuskan tidak hanya baik dari sisi konsep, tetapi juga dapat menjawab persoalan yang dihadapi peternak, pelaku usaha, hingga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami mengapresiasi langkah Kepala BGN yang mengundang para praktisi dan stakeholder untuk bersama-sama mencari solusi. Dengan duduk bersama, kita bisa melihat persoalan dari berbagai sisi dan mencari skema yang paling tepat untuk mendukung program sekaligus memberikan manfaat bagi peternak rakyat,” ujar Mulyadi.

Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi menyampaikan pentingnya membangun rantai pasok ayam dan telur yang lebih pendek, efisien, transparan, dan mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada peternak rakyat.

Ia menilai, rantai distribusi yang berjalan saat ini masih melibatkan sejumlah mata rantai, mulai dari peternak atau produsen, tengkulak, distributor, hingga dapur MBG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat rantai pasok menjadi lebih panjang dan mengurangi efisiensi distribusi.

Karena itu, Koperasi LPER mengusulkan agar peran koperasi dioptimalkan sebagai penghubung langsung antara peternak dengan dapur MBG atau yayasan pengelola SPPG. Dengan demikian, alur distribusi dapat dipersingkat menjadi peternak anggota koperasi, koperasi, kemudian dapur MBG/SPPG atau yayasan.

Dalam skema tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun hasil produksi anggota, tetapi juga dapat berperan dalam menjaga kontinuitas pasokan, memastikan kualitas dan keamanan produk, serta mengoordinasikan penyaluran sesuai dengan kebutuhan dapur MBG.

Mulyadi menilai pemangkasan mata rantai distribusi akan memberikan manfaat bagi kedua sisi. Peternak mendapatkan akses pasar yang lebih langsung dan kepastian penyaluran, sementara dapur MBG dapat memperoleh ayam dan telur melalui jalur distribusi yang lebih sederhana, terukur, dan berkelanjutan.

“Kalau koperasi bisa menjadi penghubung langsung, peternak tidak harus melewati terlalu banyak mata rantai. Di sisi lain, dapur SPPG juga mendapatkan pasokan yang lebih terkoordinasi. Ini yang menurut kami perlu dibangun,” jelasnya.

Selain membahas rantai pasok, rapat juga membicarakan pengembangan marketplace sebagai salah satu skema pembelian bahan baku di setiap dapur SPPG. Marketplace tersebut nantinya dapat mencakup berbagai kebutuhan pangan, mulai dari daging ayam, telur, daging sapi atau kerbau, beras, minyak goreng, susu, ikan, hingga bahan baku pangan lainnya.

Dalam pembahasannya, forum pada prinsipnya menyepakati bahwa marketplace perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip anti-monopoli. Pelaku usaha lokal, UMKM, koperasi, dan peternak di masing-masing wilayah diharapkan mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku SPPG.

Koordinasi teknis antara marketplace dan asosiasi peternak juga akan dilakukan lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan pangan dan stabilisasi harga.

Aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan. Bahan baku protein hewani yang disalurkan ke dapur SPPG di seluruh Indonesia disepakati harus memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikasi NKV atau Nomor Kontrol Veteriner. Sementara itu, bahan baku ikan segar perlu dilengkapi SKP atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Seluruh asosiasi yang hadir juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, asosiasi, koperasi, dan pelaku usaha dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penyediaan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dalam skema tersebut, BPOM berperan dalam promosi dan edukasi keamanan pangan pada Program MBG serta penguatan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan di SPPG. Kementerian UMKM didorong untuk memperkuat UMKM penyedia bahan baku sekaligus mendorong digitalisasi rantai pasok melalui marketplace bersama asosiasi peternak.

Sementara itu, Kementerian Koperasi diarahkan untuk memperkuat kemitraan dan jaringan usaha koperasi peternak di berbagai wilayah. Kementerian Pertanian juga mendukung penyiapan koperasi peternak serta Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah memiliki NKV agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan telur dan daging ayam melalui marketplace untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG.

Pada akhir pertemuan, para peserta juga menyepakati pentingnya promosi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal, baik media massa, media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan pangan sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan ayam dan telur dalam Program MBG.

Bagi Koperasi LPER, program MBG bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem peternakan rakyat dari hulu hingga hilir.

Mulyadi menilai, keterlibatan peternak rakyat melalui koperasi dalam rantai pasok MBG dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan manfaat ekonomi program tersebut turut dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat produksi.

“Kami melihat MBG sebagai momentum untuk membangun sistem pangan yang lebih kuat. Peternak harus menjadi bagian penting dalam ekosistem ini dan mendapatkan akses pasar yang lebih baik. Karena itu, kami siap berkolaborasi dengan BGN dan seluruh stakeholder untuk mencari model rantai pasok yang paling efektif,” pungkasnya.

Koperasi LPER pun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mendorong keterlibatan peternak rakyat secara lebih langsung dalam rantai pasok pangan nasional. Dengan rantai pasok yang lebih pendek, transparan, dan terintegrasi, program MBG diharapkan tidak hanya mampu menyediakan pangan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit bagi penguatan industri peternakan rakyat di Indonesia.

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Poultry Indonesia