Surplus produksi yang tidak diimbangi peningkatan konsumsi hanya akan menekan harga di tingkat peternak tanpa memperbaiki status gizi masyarakat.
Peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli lalu kembali mengingatkan bahwa tumbuh kembang anak semestinya menjadi prioritas bersama. Tahun ini, pertanyaan itu terasa lebih ironis ketika ditempatkan berdampingan dengan data produksi industri perunggasan nasional. Di satu sisi, produksi ayam dan telur Indonesia relatif surplus, bahkan konsumsinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun di sisi lain, kasus anak kekurangan gizi masih ditemukan di berbagai daerah, tidak terkecuali di wilayah-wilayah sentra yang justru dikelilingi kandang ayam dan pasar yang menjajakan telur setiap harinya. Jika pasokan protein hewani sebenarnya cukup, mengapa protein itu belum juga sampai ke piring anak-anak yang membutuhkannya?
Serapan Konsumen yang Belum Maksimal
Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi daging ayam ras per kapita naik dari 11,63 kilogram pada 2022 menjadi 14,01 kilogram pada 2026. Angka ini dibeberkan langsung oleh Agung Suganda selaku Dirjen PKH dalam wawancara tertulis pada Kamis, (11/6/2026).
“Konsumsi telur ayam ras juga naik dari 20,02 kilogram menjadi 22,53 kilogram per kapita per tahun pada periode yang sama. Secara nasional, produksi unggas bahkan relatif surplus”.
Namun kenaikan rata-rata itu tidak serta-merta tercermin merata di setiap daerah. Data Survei Status Gizi Indonesia mencatat prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Meski membaik, sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya masih mencatat prevalensi di atas 30 persen. Angka ini baru menggambarkan permukaan masalah, sebab defisit gizi yang sesungguhnya terletak pada kecukupan protein hewani.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H. dalam paparannya di Surabaya pada Selasa, (19/5/2026) menyampaikan bahwa lebih dari 80 persen anak dan remaja Indonesia diperkirakan mengalami defisit protein hewani. Konsumsi masyarakat masih didominasi protein nabati sebesar 65,7 persen, sementara protein hewani hanya 34,3 persen, dengan rata-rata konsumsi protein hewani sekitar 21,29 gram per kapita per hari pada 2020. Kesenjangan serupa terlihat pada konsumsi susu, yang di Indonesia baru sekitar 16,27 hingga 16,6 liter per kapita per tahun, jauh di bawah negara-negara maju yang bisa mencapai lebih dari 200 liter per kapita per tahun.
Tiga Wajah Malnutrisi
Masih menurut Prof. Sandra, ia menjelaskan bahwa malnutrisi pada anak Indonesia sebenarnya memiliki tiga wajah yaitu kurang gizi makro seperti stunting, wasting, dan underweight; kurang gizi mikro seperti anemia defisiensi besi serta kekurangan vitamin A, yodium, dan zink; hingga kelebihan gizi berupa overweight dan obesitas.
“Kurang gizi terjadi ketika tubuh anak tidak mendapatkan asupan energi, protein, vitamin, dan mineral yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, stunting tidak selalu identik dengan kelaparan. Stunting juga dapat terjadi ketika makanan yang dikonsumsi cukup banyak, namun miskin zat gizi penting, terutama protein dan mikronutrien.
“Protein hewani punya peran yang sulit digantikan sumber nabati. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibanding sebagian besar protein nabati, sehingga sangat penting untuk pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak anak,” katanya.
Dampak kekurangannya berjenjang, mulai dari gangguan pertumbuhan fisik, penurunan kemampuan kognitif, daya tahan tubuh yang lemah, hingga risiko produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah ketika anak tumbuh dewasa.
Berbagai Tantangan dari Lapangan
Di tingkat rumah tangga, persoalannya kerap berkaitan dengan daya beli. Maemunah, kader Posyandu dari Neglasari, Tangerang, saat ditemui di Jakarta pada Selasa, (16/6/2026) mengatakan pemahaman masyarakat soal gizi sebenarnya sudah cukup baik, tetapi kerap terbentur kondisi ekonomi.
“Tapi memang susah kalau ekonomi menengah ke bawah, kita tidak bisa apa-apa juga kalau kaitannya dengan ekonomi. Kalau sekarang kan harga ayam dan telur naik turun, kita tekankan ke ibu-ibu harus bisa mensiasati, jangan sampai asupan gizi anak-anak ikut turun, mungkin bisa diganti dulu dengan tempe,” ujarnya.
Persoalan harga yang disinggung Maemunah ini ternyata bukan sekadar persepsi di lapangan, melainkan juga diakui oleh pelaku industri. Sigit Pambudi selaku Wakil Ketua Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) menyampaikan meski harga ayam hidup di tingkat peternak sedang rendah, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat harga daging ayam di tingkat konsumen ikut turun. Hal ini disebabkan karena rantai distribusi produk perunggasan di Indonesia masih cukup panjang.
“Setelah keluar dari kandang, ayam masih harus melewati berbagai tahapan dan pelaku usaha, mulai dari pedagang pengumpul (middleman), distributor, hingga reseller sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Setiap mata rantai ini menambahkan biaya operasional dan margin usaha. Akibatnya, ketika peternak menjual ayam dengan harga yang sangat rendah, konsumen belum tentu menikmati penurunan harga yang sama,” jelasnya saat ditemui di Jakarta pada Kamis, (11/6).
Jika soal harga menyangkut struktur distribusi, ternyata ada faktor lain yang justru bersumber dari minimnya literasi konsumen. Manager Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Arianto Harefa melalui wawancara tertulis yang diterima pada Jumat, (5/6) menyebut isu-isu seperti ayam mengandung hormon berbahaya atau telur penyebab penyakit tertentu masih beredar tanpa dasar ilmiah yang jelas.
“Informasi yang tidak benar dapat membuat konsumen merasa khawatir dan bingung dalam mengambil keputusan pembelian. Akses terhadap produk unggas yang aman dan berkualitas juga belum tentu merata di seluruh pelosok negeri. Tidak semua konsumen memiliki akses yang sama terhadap produk daging ayam dan telur yang memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas yang baik,” ujarnya.
Dalam Upaya Mencari Jalan Keluar
Di tengah kombinasi persoalan daya beli, distribusi, dan misinformasi ini, sejumlah pihak mulai bergerak dari titik yang terkecil, dari keluarga, sekolah, hingga industri. Melalui paparannya dalam acara SDTI yang digelar pada Selasa, (16/6) Rita Ramayulis selaku Konsultan Gizi menilai data dan angka kebutuhan gizi tidak akan banyak berarti jika tidak diterjemahkan menjadi kebiasaan makan sehari-hari. Mengacu pada konsep Tumpeng Gizi Seimbang, protein hewani dan nabati idealnya dikonsumsi 2-4 porsi per hari, mendampingi kebutuhan makanan pokok 3-4 porsi dan buah 2-3 porsi per hari.
“Kalau dilihat dari komposisi piring makan anak-anak kita, karbohidrat masih jadi raja. Protein hewani kalah jauh porsinya, padahal justru itu yang paling dibutuhkan untuk tumbuh kembang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan protein anak berubah cukup signifikan seiring usia. Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi, anak usia 1-3 tahun memerlukan sekitar 20 gram protein per hari, meningkat menjadi 25 gram pada usia 4-6 tahun, dan melonjak ke 40 gram saat usia 7-9 tahun.
“Banyak orang tua mengira porsi makan anak kecil itu sedikit jadi kebutuhan proteinnya juga sedikit. Padahal di usia pertumbuhan, kebutuhan protein anak itu hampir menyamai kebutuhan protein orang dewasa,” jelasnya.
Namun mengubah kebiasaan makan anak tidak cukup hanya lewat imbauan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang bisa langsung menyentuh cara berpikir anak itu sendiri. Salah satu upaya untuk membangun kebiasaan tersebut adalah melalui edukasi. Awam Prakoso selaku founder Kampung Dongeng saat ditemui di PIK 2, Jakarta pada Selasa, (16/6) menjelaskan bahwa storytelling adalah media efektif agar anak-anak lebih mudah memahami pesan gizi.
“Storytelling itu satu metode atau media atau alat agar anak-anak ini bisa lebih mudah memahami, karena ceritanya sederhana, cuma satu alur cerita simpel, tapi di dalamnya ada muatan-muatan edukasi,” ujar Awam.
Jika storytelling efektif pada level anak, dibutuhkan juga intervensi yang lebih terstruktur untuk menjangkau anak-anak secara langsung. Retno Artsanti selaku Head of Social Investment JAPFA pada Selasa, (19/5) menjelaskan bahwa persoalan gizi ini pula yang mendorong JAPFA for Kids terus berjalan sejak 2008. Hingga 2025, program ini telah menjangkau 201.056 siswa, 13.541 guru, dan 1.214 sekolah di 105 kabupaten/kota serta 28 provinsi. Data yang dihimpun tim Social Investment JAPFA bersama puskesmas di sembilan lokasi pada 2025 mencatat 1.034 dari 15.498 siswa, atau sekitar 6,7 persen, masih berstatus gizi kurang dan gizi buruk.
“Kami percaya bahwa membangun masa depan Indonesia dimulai dari memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pola hidup sehat,” ujarnya.
Strategi programnya cukup simpel, pemberian satu butir telur setiap hari selama enam bulan bagi siswa dengan status malagizi, penimbangan berat dan tinggi badan setiap bulan yang datanya diinput melalui aplikasi JAPFA for Kids, serta pembiasaan hidup sehat lewat Hari Sehat JAPFA, mulai dari senam empat pilar gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, edukasi kesehatan, makan bekal bersama, hingga pelatihan bagi guru dan orang tua siswa malagizi.
Hasilnya pun terukur. Pada 2024, sebanyak 762 dari 1.479 siswa gizi kurang dan gizi buruk berhasil naik status menjadi gizi baik, atau 51,5 persen. Pada 2025, angka itu meningkat menjadi 62,5 persen, yakni 646 dari 1.034 siswa.
“Program ini juga dilengkapi dengan edukasi kesehatan, pelatihan guru, pendampingan orang tua, serta monitoring berkala untuk memastikan dampak program dapat terukur,” ujar Retno.
Yang membedakan JAPFA for Kids dari bantuan sosial lainnya adalah prinsip sharing contribution. JAPFA bukan hanya bertindak sebagai donatur tunggal, tapi juga mitra yang mengajak sekolah, guru, orang tua, dan puskesmas berkontribusi.
“Tahun 2026, program ini diperluas ke sembilan lokasi baru, dari Padang Pariaman, Bintan, Lampung Selatan, Megamendung dan Klapanunggal di Bogor, Tegal, Karanganyar, Lamongan, hingga Sofifi di Maluku Utara, dengan target 16.000 siswa terperiksa status gizinya”.
Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan diatas, ternyata tantangan yang dihadapi Indonesia bukan lagi bagaimana meningkatkan produksi unggas nasional, karena produksi ayam dan telur saat ini relatif surplus. Tantangan yang lebih besar lagi adalah bagaimana memastikan protein yang berkualitas ini benar-benar sampai ke perut-perut anak Indonesia, terlepas dari daerah tempat tinggal maupun kondisi ekonomi keluarganya. Bagaimanapun, tanpa adanya kepedulian dan usaha dari semua pihak terkait, kesenjangan antara data produksi unggas dan data gizi nasional kemungkinan akan terus bertahan.
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Poultry Indonesia
