POULTRYINDONESIA, Jakarta – Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar domestik masih menjadi tantangan bagi industri peternakan nasional. Fluktuasi harga bahan baku pakan, nilai tukar rupiah, perubahan harga komoditas, hingga perkembangan regulasi menuntut pelaku usaha untuk semakin cermat dalam menentukan arah bisnis. Di tengah berbagai tekanan tersebut, kemampuan beradaptasi, meningkatkan efisiensi, dan membangun kolaborasi menjadi faktor penting agar industri tetap tumbuh pada 2027.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan 2027 yang diselenggarakan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) pada Kamis (19/11) di Aston Priority Simatupang, Jakarta. Mengusung tema “Tetap Tumbuh di Tengah Turbulensi”, forum tahunan ini mempertemukan pemerintah, ekonom, serta pimpinan asosiasi peternakan nasional untuk membahas perkembangan dan prospek bisnis peternakan ke depan.
Ketua Umum ASOHI, drh. A. Harris Priyadi, menyampaikan bahwa industri peternakan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami arah kebijakan pemerintah dan perkembangan pasar secara lebih komprehensif agar mampu menyusun langkah bisnis yang tepat.
Menurut Harris, tantangan yang dihadapi industri saat ini memang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kondisi tersebut bukan berarti tidak menyisakan peluang. Ia melihat masih terdapat ruang untuk memperkuat industri melalui kerja sama antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha di berbagai subsektor.
“Memasuki tahun 2027, pelaku industri peternakan tidak cukup hanya bertahan menghadapi ketidakpastian global maupun domestik. Melalui forum ini, ASOHI akan mempertemukan pemerintah, ekonom, dan seluruh asosiasi lintas subsektor agar kita mampu membaca perubahan sebagai peluang, memperkuat efisiensi operasional, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang tangguh serta berkelanjutan,” ujar Harris.
Ia menilai, upaya menjaga keberlanjutan industri tidak dapat dilakukan secara parsial. Persoalan yang terjadi pada satu mata rantai usaha dapat berdampak terhadap subsektor lainnya. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi antarpelaku industri perlu diperkuat, termasuk dalam menghadapi persoalan bahan baku, pengembangan teknologi, investasi, dan perubahan pasar.
Harris juga mengingatkan bahwa dinamika industri peternakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah di dalam negeri. Perkembangan global dan regional, termasuk kebijakan negara-negara mitra dagang serta kemajuan teknologi, turut memengaruhi iklim usaha nasional. Dengan memahami perubahan tersebut, pelaku industri diharapkan dapat mengantisipasi risiko sekaligus menangkap peluang yang muncul.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai salah satu prioritas dalam arah kebijakan pembangunan peternakan 2025–2029. Sejalan dengan program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan hilirisasi, pemerintah berupaya mempertahankan swasembada daging ayam dan telur, sekaligus mendorong pencapaian swasembada daging sapi dan susu.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam paparannya, produksi daging ayam nasional pada 2025 mencapai 4,28 juta ton, sedangkan kebutuhan tercatat sekitar 4,12 juta ton. Dengan capaian produksi sebesar 103,95% dari kebutuhan, terdapat surplus sekitar 162 ribu ton. Kondisi serupa terjadi pada komoditas telur. Produksi telur nasional mencapai 6,53 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan sebesar 6,48 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar 57,9 ribu ton.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa komoditas daging ayam dan telur telah berada dalam kondisi swasembada. Meski demikian, keberlanjutan kondisi surplus tetap membutuhkan pengelolaan produksi dan pasar yang tepat agar keseimbangan pasokan dan permintaan dapat terjaga,” tambahnya.
Untuk mengoptimalkan surplus daging ayam dan telur, strategi pemerintah diarahkan pada penyediaan bahan baku pakan lokal, khususnya jagung, penjaminan penyerapan hasil produksi melalui program pemerintah, perbaikan tata niaga impor, serta pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi. Pengembangan teknologi dan inovasi juga didorong untuk mendukung kegiatan usaha yang lebih efisien dan efektif.
“Selain sektor budi daya, industri obat hewan nasional juga menunjukkan peluang pengembangan pasar ekspor. Pada 2025, nilai ekspor obat hewan tercatat mencapai US$438,1 juta atau meningkat 91,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Produk yang diekspor meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan obat alami ke berbagai negara di kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia,” ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya melihat, bahwa industri obat hewan masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap bahan baku dan produk impor, ancaman penyakit hewan yang membutuhkan ketersediaan vaksin sesuai kebutuhan, serta resistansi antimikroba. Pengawasan terhadap peredaran obat hewan ilegal dan tidak terdaftar juga perlu diperkuat. Di sisi lain, pengembangan alternatif antibiotik, seperti probiotik, prebiotik, herbal atau fitogenik, dan asam organik, menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan.
“Dalam konteks tersebut, ASOHI memiliki peran untuk mendukung ketersediaan dan distribusi obat hewan serta vaksin, memperkuat kesehatan hewan dan biosekuriti, mendorong inovasi teknologi, serta membangun kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung industri obat hewan yang berdaya saing,” tegasnya.

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Satwa Media Group.