POULTRYINDONESIA, Tangerang – Sektor perunggasan nasional saat ini memegang peranan krusial sebagai penyedia utama protein hewani masyarakat sekaligus penggerak ekonomi di wilayah pedesaan. Namun, di tengah ketidakpastian harga pasar dan dominasi rantai pasok global, industri perunggasan nasional dituntut melakukan transformasi besar untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Merespons berbagai tantangan industri nasional maupun global, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) bekerja sama dengan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) menggelar forum diskusi lintas sektoral bertajuk “Peran Serta Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak melalui Hilirisasi”. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan Agrimat & Agrilivestock Asia 2026 yang berlangsung di Nice, PIK 2, Tangerang, Jumat (8/5/2026).

Ketua KPUN, Alvino Antonio, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan merumuskan strategi yang mampu menjamin keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Menurutnya forum ini juga bertujuan menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan guna menjaga stabilitas harga telur dan ayam nasional, membuka akses pendanaan strategis untuk pembangunan RPHU dan rantai dingin, serta menciptakan ekosistem pasar yang memberikan nilai tambah bagi peternak rakyat melalui produk olahan telur dan ayam.

“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi industri perunggasan nasional. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegasnya.

Alvino berharap alokasi dana Rp20 triliun dapat difokuskan untuk memperkuat hilirisasi melalui pembangunan RPHU, penyediaan cold storage di sentra peternakan rakyat, serta penyerapan daging ayam dan telur untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Kemudian, terkait kebijakan impor SBM, Alvino juga menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah, asosiasi peternak, pelaku usaha, dan peternak mandiri guna memetakan kebutuhan nasional serta menjaga kelancaran pasokan agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” pungkasnya.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, menjelaskan bahwa perunggasan nasional membutuhkan model usaha yang mampu memperkuat posisi peternak rakyat secara kolektif. Menurutnya, model inti–plasma berbasis koperasi dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami ingin membangun ekosistem perunggasan rakyat yang terintegrasi secara horizontal, adil, dan berdaulat,” ujar Kusnan.

Ia menjelaskan, dalam konsep tersebut koperasi berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan dan operasional, sementara peternak plasma fokus pada budidaya. Sistem ini mengintegrasikan rantai usaha mulai dari penyediaan DOC, pakan, budidaya, panen, hingga distribusi dalam satu closed loop system. Hasil panen kemudian diserap oleh pihak inti atau offtaker sehingga peternak memiliki kepastian pasar dan pembagian keuntungan yang lebih jelas.

Menurut Kusnan, kondisi industri saat ini masih belum sepenuhnya berpihak pada peternak rakyat. Ketergantungan terhadap integrator besar membuat posisi tawar peternak lemah, sehingga diperlukan penguatan koperasi, transparansi kemitraan, serta kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap peternak mandiri.

Selain itu, PERMINDO juga mendorong penerapan floor price untuk melindungi peternak dari kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Organisasi tersebut turut mengusulkan pengembangan sistem pembiayaan berbasis syariah sebagai alternatif pendanaan usaha peternakan rakyat.

Sementara itu, Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN), Yudianto Yosgiarso, menyampaikan bahwa peternak layer rakyat telah berkontribusi besar dalam mewujudkan swasembada telur nasional. Produksi telur Indonesia disebut telah mencapai sekitar 6,25 juta ton per tahun pada 2025.

“Namun swasembada telur seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mampu menciptakan kedaulatan pangan yang melindungi peternak rakyat. Dimana keseimbangan pasokan dan harga, baik di sektor hulu maupun hilir, menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak,” tambahnya.

Yudianto juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membebani industri, seperti kebijakan impor, tingginya biaya logistik, hingga praktik perdagangan ilegal. Karena itu, pemerintah bersama peternak dinilai perlu memperkuat kelembagaan koperasi, membangun cold distribution center (CDC), memperbaiki sistem transportasi, serta mendorong pengembangan industri hilir seperti tepung telur dan egg liquid.

“Peternak perlu bersatu, membangun usaha yang terintegrasi secara horizontal bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi, maupun koperasi,” ungkapnya.