POULTRYINDONESIA, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memperkuat sinergi untuk menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas harga perunggasan nasional. Kerja sama pemerintah dan pelaku usaha diperlukan untuk memastikan ketersediaan bibit, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, serta memberikan kepastian usaha bagi peternak.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, menyambut baik komitmen GPPU untuk bersama-sama menjaga produksi dan stabilitas harga perunggasan.

“Kami mengapresiasi komitmen GPPU untuk bersama-sama menjaga produksi dan stabilitas harga. Pemerintah berharap seluruh mata rantai perunggasan terus bekerja sama agar ketersediaan DOC terjaga, harga tetap wajar, dan peternak memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya,” ujar Hary di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Hary, koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar kebijakan perbibitan dan produksi dapat berjalan efektif di lapangan.

“Kuncinya adalah komunikasi dan kerja bersama. Pemerintah hadir menjaga keseimbangan ekosistem, sementara industri berperan memastikan produksi dan distribusi berjalan baik,” katanya.

Ketua Umum GPPU Asrokh Nawawi mengatakan kondisi perunggasan, khususnya broiler, relatif stabil. Industri pembibitan juga berkomitmen menjaga produksi dan mendukung stabilitas harga di sepanjang rantai usaha.

Menurut Asrokh, komitmen tersebut antara lain diwujudkan dengan menjaga harga DOC sesuai harga acuan pemerintah. Ia menyampaikan harga DOC broiler saat ini sebesar Rp7.000 per ekor, loco pabrik dan non-vaksin, sedangkan DOC layer sebesar Rp11.000 per ekor, loco pabrik dan non-vaksin.

“Kami pimpinan dan pengurus GPPU telah berkoordinasi dengan Ditjen PKH melalui Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak untuk bersama-sama berkomitmen menjaga produksi dan stabilitas harga,” ujar Asrokh.

Ia juga mengimbau distributor dan mitra usaha menjaga margin dalam batas yang wajar agar kesinambungan harga dapat terjaga hingga tingkat peternak.

Sinergi tersebut tidak hanya diarahkan pada pembibitan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan produksi, pasokan, penyerapan, distribusi, dan harga produk perunggasan, termasuk telur ayam ras di tingkat peternak.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha, dan peternak. Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat penyerapan pasar, memperlancar distribusi dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, serta mendorong pengaturan produksi secara terukur.

Salah satu upaya yang terus didorong adalah peningkatan pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan penyerapan telur dari peternak lokal.

Di sisi hilir, pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan telur, termasuk tepung telur (egg powder). Industri ini diharapkan menjadi salah satu alternatif penyerapan ketika produksi meningkat sekaligus meningkatkan nilai tambah telur nasional.

Pemanfaatannya dapat diperluas untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, bakery, hotel, restoran, katering, maupun berbagai industri pengolahan lainnya.

Pada sisi produksi, pemerintah mendorong pelaku usaha melakukan flock replacement secara teratur dan tidak menunda afkir ayam yang telah memasuki akhir masa produktif. Langkah tersebut penting untuk menjaga produktivitas flock, menyesuaikan populasi dengan kemampuan serapan pasar, serta meningkatkan efisiensi biaya produksi.

Pemerintah juga terus mengawal penerapan harga acuan telur ayam ras di tingkat peternak, memperkuat pengawasan tata niaga, serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pakan. Pengendalian biaya produksi menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak.

Hary menegaskan bahwa stabilisasi perunggasan membutuhkan keterlibatan seluruh mata rantai usaha, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, distribusi hingga konsumen.

“Yang kita jaga bukan hanya harga, tetapi ekosistemnya. Produksi harus berkelanjutan, peternak memperoleh harga yang layak, distribusi berjalan, industri berkembang, dan masyarakat tetap mendapatkan produk pangan asal unggas dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Dengan penguatan koordinasi dari hulu hingga hilir, Kementan bersama pelaku usaha terus menjaga keseimbangan ekosistem perunggasan nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing industri, meningkatkan nilai tambah, sekaligus memberikan kepastian bagi keberlanjutan usaha peternak rakyat.