POULTRYINDONESIA, Jakarta – Dalam pertemuan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan perwakilan peternak, koperasi, dan asosiasi peternakan di Jakarta, Jumat (9/10/2026), persoalan pasokan dan harga bahan baku pakan menjadi salah satu pembahasan utama. Kementerian Pertanian (Kementan) kemudian menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan bahan baku pakan dan memperluas penyerapan produk peternakan.
Dari sisi hulu, Mentan Amran menyampaikan rencana bantuan benih jagung gratis untuk pengembangan lahan seluas 20.000 hektare hingga Desember 2026. Skema yang dibahas menempatkan peternak sebagai pembina petani jagung sekaligus pembeli hasil panen untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan.
Apabila produksi jagung melebihi kebutuhan peternak, Perum Bulog direncanakan berperan sebagai pembeli siaga (offtaker) untuk menyerap kelebihan pasokan. Jagung yang diserap dapat disimpan sebagai cadangan dan dimanfaatkan kembali ketika pasokan di pasar berkurang.
Untuk mendukung pengembangan produksi jagung, pemerintah juga merencanakan bantuan 20 unit traktor pada tahap awal. Jumlah tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Sementara itu, Bulog diminta menjaga stok jagung sebesar 250.000 ton pada periode September–Desember, yang dinilai sebagai periode kritis bagi pasokan dan harga jagung.
Selain penyerapan langsung, pertemuan tersebut membahas mekanisme resi gudang untuk mengatasi keterbatasan modal peternak dan koperasi dalam membeli hasil panen. Dalam skema yang disampaikan Amran, Bulog dapat membeli dan menyimpan jagung yang belum terserap karena keterbatasan modal pembeli.
Jagung yang disimpan tetap menjadi milik koperasi atau pihak terkait sesuai mekanisme yang disepakati. Stok tersebut dapat digunakan kembali ketika peternak membutuhkan pasokan atau dijual kepada pihak lain atas persetujuan pemiliknya.
“Misalnya, peternak sudah membeli sebagian hasil panen, tetapi masih ada yang belum terbeli karena modal terbatas. Bulog yang membeli dan menyimpannya di gudang. Itu tetap menjadi milik koperasi, menjadi tabungannya. Ketika membutuhkan, stok tersebut bisa ditarik kembali,” jelas Amran.
Skema ini menempatkan Bulog sebagai bagian dari mekanisme penyerapan dan penyimpanan, sementara peternak dan koperasi berperan dalam pembelian serta pengelolaan cadangan bahan baku. Pelaksanaannya akan bergantung pada mekanisme penyimpanan, kepemilikan stok, dan akses terhadap jagung yang tersedia.
Selain jagung, ketersediaan soybean meal (SBM) juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Melalui ID FOOD, pemerintah mengupayakan penyediaan bahan baku tersebut dengan harga lebih terjangkau dan distribusi langsung kepada peternak. Langkah ini diarahkan untuk membantu menekan biaya produksi, meskipun rincian volume dan mekanisme penyalurannya belum dijelaskan.
Pada sisi hilir, pembahasan mencakup peningkatan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang disampaikan Amran adalah peningkatan konsumsi telur menjadi tiga kali seminggu. Upaya tersebut ditujukan untuk memperluas permintaan sekaligus membantu menjaga harga telur di tingkat peternak.
Pemerintah juga membahas pengembangan pabrik pengolahan tepung, telur, dan daging melalui koordinasi lintas kementerian. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas pasar produk peternakan dan meningkatkan nilai tambah, termasuk menyediakan alternatif penyerapan ketika produksi meningkat. Namun, rincian mengenai lokasi, kapasitas, dan jadwal pembangunan belum disampaikan.
Rangkaian pembahasan tersebut menghubungkan penyediaan bahan baku pakan dengan produksi pertanian, pengelolaan cadangan, dan pemasaran produk peternakan. Dalam skema yang disampaikan, peternak tidak hanya berperan sebagai pengguna bahan baku, tetapi juga dapat terlibat dalam pembinaan petani jagung dan penyerapan hasil panen. Koperasi, Bulog, serta ID FOOD turut ditempatkan dalam rantai penyediaan dan pengelolaan pasokan.
Amran menyatakan bahwa penguatan hubungan antarpelaku usaha tersebut diarahkan untuk mengurangi persoalan pasokan dan harga yang berulang, terutama pada periode September–Desember. Ia juga meminta asosiasi dan koperasi peternak mengawal pelaksanaan kebijakan agar skema yang dibahas dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Meski sejumlah mekanisme telah disampaikan, pelaksanaannya masih memerlukan tindak lanjut, terutama terkait realisasi bantuan benih dan alat pertanian, ketersediaan stok jagung, penyaluran SBM, serta pengembangan industri pengolahan. Kejelasan pelaksanaan setiap skema akan menentukan sejauh mana integrasi rantai pasok tersebut dapat mendukung kegiatan usaha peternakan.
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Satwa Media Group.
