POULTRYINDONESIA, Magetan – Di tengah melimpahnya produksi telur ayam ras di Kabupaten Magetan, pemerintah melakukan rapat koordinasi agar kondisi surplus ini tidak merugikan para peternak rakyat. Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Pemerintah Kabupaten Magetan duduk bersama mencari solusi sebelum harga di tingkat peternak semakin tertekan.
Rapat koordinasi itu berlangsung secara hybrid, digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan pada Jumat, (8/4/2026). Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Kementan, Bapanas, asosiasi perunggasan, kalangan peternak, hingga pelaku usaha.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Nur Haryani, menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Salah satu langkah paling cepat yang disiapkan adalah menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli telur langsung dari peternak, seiring kampanye konsumsi telur yang akan digencarkan kepada masyarakat luas.
“Tak berhenti di sana, penyerapan telur juga akan didorong melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Frekuensi distribusi telur dalam program MBG akan kami tingkatkan dari semula satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu. Harapannya, produksi peternak bisa lebih banyak terserap,” ujarnya.
Program sosial lain pun turut dilibatkan. Kegiatan posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pencegahan stunting, hingga bantuan sosial akan dijadikan kanal tambahan untuk menyerap produksi telur. Dengan begitu, Nur Haryani menyampaikan bahwa manfaat yang dirasakan ganda, membantu peternak sekaligus meningkatkan asupan gizi masyarakat.
“Di sisi biaya produksi, pemerintah mulai menyalurkan jagung subsidi melalui skema SPHP sejak Sabtu, (9/4/2026). Langkah ini diharapkan meringankan beban biaya pakan yang selama ini menjadi salah satu tekanan terbesar bagi peternak rakyat”.
Dari sisi kebijakan nasional, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, menyatakan pemerintah terus memperluas pasar dan memperkuat jalur distribusi hasil peternakan. Ia juga menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami juga ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk memperketat lagi penertiban baik itu peternak yang menjual langsung telurnya ataupun pedagang untuk tidak menjual telur dengan harga jauh di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) agar semuanya mendapatkan keuntungan yang wajar dan tetap termotivasi untuk terus melanjutkan produksi”.
Makmun juga menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa sudah menjadi komitmen negara untuk tidak membiarkan peternak rakyat berjuang sendiri menghadapi gejolak pasar.
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Poultry Indonesia