POULTRYINDONESIA, Tangerang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi momentum untuk membangun rantai pasok perunggasan yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat kesejahteraan peternak rakyat. Namun, besarnya potensi pasar tersebut perlu diikuti dengan ekosistem yang inklusif agar peluang peningkatan kebutuhan protein hewani tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha skala besar.

Hal tersebut mengemuka dalam GOPAN Forum Session 2 yang digelar Garda Organisasi Peternakan Ayam Nasional (GOPAN) dalam rangkaian ILDEX 2026, pada Rabu (16/9) di ICE BSD, Tangerang. Mengangkat tema “Breaking the Cycle: MBG dan Kesejahteraan Peternak Rakyat, Membangun Rantai Pasok yang Berkeadilan”.

Ketua GOPAN, Herry Dermawan, mengatakan industri broiler memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena menyediakan protein hewani yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Di sisi lain, industri ini juga menjadi penggerak ekonomi yang melibatkan berbagai mata rantai, mulai dari pembibitan, pakan, kesehatan hewan, rumah potong unggas, distribusi, UMKM, hingga peternak rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi peternak bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga kepastian pasar dan keberlanjutan usaha.

“Di tengah kondisi tersebut, MBG membawa peluang sekaligus tantangan baru. Program yang menyasar jutaan penerima manfaat setiap hari itu berpotensi meningkatkan kebutuhan protein hewani secara signifikan. Namun, apabila ekosistem MBG tidak dirancang secara inklusif, peternak mandiri berisiko semakin sulit mengakses pasar karena rantai pasok masih didominasi integrator besar. Untuk itu perlu dirumuskan closed loop dan skema kemitraan yang lebih adil sehingga peternak rakyat tetap memiliki ruang dalam rantai pasok MBG,” ujarnya.

Menurut Herry, persoalan tersebut tidak terlepas dari siklus perunggasan yang selama lebih dari dua dekade masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Fluktuasi harga live bird, ketidakseimbangan produksi dan kebutuhan pasar, tingginya biaya produksi, dinamika tata niaga, serta efisiensi rantai pasok menjadi persoalan yang terus berulang. Pada saat yang sama, kepemilikan populasi pada peternak rakyat mandiri semakin terbatas, sehingga keberlanjutan usaha peternakan rakyat dan pemerataan ekonomi daerah turut menjadi perhatian.

Dalam konteks yang lebih luas, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak dapat hanya diukur dari ketersediaan pangan sumber karbohidrat. Dirinya menyebutkan bahwa daging, susu, dan telur sebagai sumber protein hewani strategis yang berperan dalam pemenuhan gizi sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Ketahanan pangan tidak hanya kecukupan karbohidrat, tetapi juga pangan asal hewani,” ujarnya.

Menurut Agung, pembangunan ketahanan pangan asal hewani setidaknya perlu bertumpu pada empat aspek, yakni ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Ketersediaan berkaitan dengan kemampuan produksi yang cukup dan berkelanjutan, sedangkan aksesibilitas menyangkut distribusi serta keterjangkauan harga. Sementara itu, pemanfaatan harus memastikan produk memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), dan stabilitas diperlukan agar ketersediaan serta akses pangan dapat terjaga dalam jangka panjang.

Pentingnya sektor unggas dalam pemenuhan protein masyarakat juga tercermin dari perkembangan konsumsi. Data yang dipaparkan Agung menunjukkan partisipasi konsumsi daging ayam ras meningkat dari 52,48% pada 2021 menjadi 60,76% pada 2025. Pada periode yang sama, partisipasi konsumsi telur ayam ras meningkat dari 87,18% menjadi 91,56%. Konsumsi per kapita daging ayam ras juga mencapai sekitar 13,77 kg per kapita per tahun pada 2025, sementara konsumsi telur ayam ras mencapai sekitar 22,36 kg per kapita per tahun.

Meningkatnya kebutuhan tersebut, menurut Direktur Komersial Bisnis Berdikari, Agus Wahyudi, perlu diikuti perubahan cara pandang dalam menjalankan usaha peternakan. Selama ini, produksi kerap dilakukan terlebih dahulu, kemudian peternak mencari pasar setelah ayam memasuki masa panen. Pola tersebut membuat peternak lebih rentan ketika terjadi perubahan harga maupun penyerapan pasar. “Pernahkah peternak, pada saat mulai memproduksi ayam, sudah memikirkan, ‘Pada saat panen nanti, akan saya jual ke mana?’” ujarnya.

Agus mendorong agar kebutuhan pasar justru menjadi titik awal dalam menentukan produksi. Informasi mengenai volume kebutuhan, spesifikasi produk, waktu penyerapan, hingga lokasi pasar perlu diketahui sebelum peternak menetapkan jadwal dan target produksinya. “Kita cari kebutuhan pasar terlebih dahulu. Berapa kebutuhannya? Apa spesifikasi produksinya? Kapan dibutuhkan? Kapan waktu penyerapannya? Di mana titik serapannya? Setelah itu, barulah informasi tersebut menjadi dasar perencanaan produksi kita,” jelasnya.

Dalam kerangka tersebut, MBG dapat menjadi salah satu contoh bagaimana pasar dibangun sebagai dasar perencanaan produksi. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem rantai pasok yang mampu menjaga kesinambungan penyerapan produk. Agus menegaskan, perubahan pola tersebut penting untuk mengurangi risiko yang selama ini muncul ketika produksi tidak berjalan seiring dengan kepastian pasar. “Pasar bukan lagi menjadi tujuan akhir dari produksi. Pasar harus menjadi titik awal dari perencanaan kita,” tegasnya.