Pembibitan merupakan fondasi industri perunggasan; ketika sektor hulu kuat, seluruh rantai produksi akan tumbuh lebih sehat, efisien, dan berdaya saing.
Di tengah meningkatnya kebutuhan protein hewani nasional dan semakin dinamisnya tantangan industri perunggasan global, sektor pembibitan kembali menegaskan posisinya sebagai fondasi rantai pasok unggas Indonesia. Tidak hanya berperan menghasilkan day old chick (DOC), industri pembibitan kini dituntut menjadi motor penggerak peningkatan mutu genetik, efisiensi produksi, biosekuriti, hingga keberlanjutan industri.
Pesan tersebut mengemuka dalam Kongres XIV Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) yang berlangsung di DoubleTree by Hilton Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, pada 22–23 Juli 2026.
Ketua Umum GPPU periode 2022–2026, Achmad Dawami, menegaskan bahwa perkembangan industri menuntut sektor pembibitan terus beradaptasi dengan berbagai perubahan, mulai dari kemajuan teknologi genetika, digitalisasi manajemen breeding, penguatan biosekuriti, hingga penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan hewan (animal welfare).
“Pembibitan merupakan titik awal seluruh rantai nilai industri perunggasan. Ketika sektor hulu kuat, maka seluruh rantai industri akan tumbuh lebih sehat, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih baik,” ujar Dawami yang telah memimpin GPPU selama dua periode.
Buku 55 Tahun GPPU Diluncurkan
Salah satu agenda penting dalam kongres tersebut adalah peluncuran buku Dari Hulu untuk Ketahanan Pangan: Perjalanan 55 Tahun GPPU dalam Membangun Keberlanjutan Industri Perunggasan Indonesia. Buku setebal 112 halaman itu mendokumentasikan perjalanan GPPU sejak berdiri pada 1970, termasuk dinamika regulasi, perkembangan industri pembibitan, serta kontribusi organisasi terhadap pembangunan perunggasan nasional. Selain itu, pada cetakan perdana, GPPU menerbitkan sebanyak 1.150 eksemplar yang didistribusikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, para narasumber, anggota GPPU, serta berbagai pemangku kepentingan perunggasan Indonesia.
Ketua tim penyusun buku, Dewa Putu Sumerta, mengatakan proses penyusunannya memakan waktu hampir satu setengah tahun. Berbagai dokumen sejarah, data industri, serta masukan dari pelaku usaha dihimpun untuk menghasilkan dokumentasi yang komprehensif.
“Buku ini tidak hanya merekam sejarah organisasi, tetapi juga diharapkan menjadi referensi bagi pelaku industri, akademisi, pemerintah, maupun generasi muda yang ingin memahami perkembangan sektor pembibitan unggas di Indonesia,” ujar Dewa.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis dan 19 perusahaan sponsor yang mendukung proses penerbitan buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan warisan pengetahuan yang diharapkan mampu menjadi refleksi sekaligus inspirasi bagi perkembangan industri perunggasan nasional.
Asrokh Nawawi Pimpin GPPU Periode 2026–2030
Kongres XIV GPPU juga menetapkan Asrokh Nawawi sebagai Ketua Umum GPPU periode 2026–2030 melalui mekanisme musyawarah mufakat. Pengukuhan pengurus baru dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, serta disaksikan pimpinan perusahaan anggota GPPU, asosiasi perunggasan, akademisi, dan para pemangku kepentingan industri.
Dalam sambutan perdananya, Asrokh menegaskan bahwa GPPU akan memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri perunggasan.
“Kami akan memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, setiap kebijakan yang lahir benar-benar berangkat dari kondisi riil di lapangan sehingga mampu mendorong kemajuan industri perunggasan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Asrokh, GPPU tidak cukup hanya menjadi wadah bagi perusahaan pembibitan, tetapi juga harus mampu menjembatani kepentingan regulator dan pelaku usaha agar berbagai persoalan industri dapat diselesaikan secara lebih efektif.
Semangat regenerasi juga menjadi salah satu warna kepengurusan baru. Sekretaris Jenderal GPPU, Tri Mahawijaya Herlambang, mengatakan mayoritas pengurus periode 2026–2030 berasal dari generasi yang lebih muda.
“Regenerasi ini diharapkan membuat organisasi lebih adaptif, lebih lincah dalam membangun kemitraan, mengedukasi anggota, sekaligus menjawab dinamika industri yang terus berkembang,” katanya.
