POULTRYINDONESIA, Jakarta — Pemerintah membahas skema penyerapan jagung untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam skema tersebut, jagung diserap saat panen raya ketika harga relatif rendah, dengan pembiayaan dari Perum Bulog dan penyimpanan melalui koperasi. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan harga di tingkat petani sekaligus mengurangi beban biaya pakan bagi peternak.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan perwakilan peternak di Jakarta, Jumat (9/10). Pertemuan ini dilakukan di tengah keluhan peternak mengenai tingginya biaya produksi, terutama harga pakan ayam petelur yang dinilai menekan keberlanjutan usaha. Persoalan tersebut juga menjadi salah satu hal yang disuarakan peternak dalam aksi unjuk rasa di DPR.
Dalam pertemuan itu, dibahas mekanisme yang menghubungkan penyerapan hasil panen jagung, pembiayaan, penyimpanan, dan kebutuhan bahan baku pakan. Melalui skema ini, peternak diharapkan dapat memperoleh pasokan jagung yang lebih terjamin, termasuk ketika harga di pasar mengalami kenaikan.
“Saya mau pakan ini ada sistem. Bapak yang serap, Bulog yang bayar,” ujar Amran.
Skema yang dibahas menempatkan peternak sebagai pihak yang menyerap jagung saat panen raya, Bulog sebagai penyedia pembiayaan, dan koperasi sebagai tempat penyimpanan stok. Dengan demikian, jagung yang tersedia ketika produksi melimpah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan pada periode berikutnya.
Amran menyampaikan bahwa penyerapan saat panen raya perlu dilakukan agar petani tetap memperoleh harga yang layak, sementara peternak dapat mengakses bahan baku pakan dengan harga yang lebih terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan mekanisme penyerapan.
“Jangan sampai peternak rugi. Kalau rugi peternak, negara juga ikut rugi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Amran menyebutkan terdapat sekitar 40 ribu ton jagung yang menjadi bagian dari pasokan yang dibahas. Pelaksanaan skema akan mempertimbangkan ketersediaan stok dan kemampuan pembiayaan pemerintah.
“Saat ini ada 40 ribu ton, tapi ini tetap menyerap. Negara punya keterbatasan. Sekarang yang ada dulu 40 ribu jagung,” ujarnya.
Ia juga meminta Bulog menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan skema tersebut. Pengaturan penyaluran selanjutnya perlu disesuaikan dengan ketersediaan jagung dan kebutuhan peternak di lapangan.
Selain persoalan harga, perwakilan peternak dari Lampung, Kasmani, turut menyampaikan kendala dalam memperoleh jagung untuk pakan. Menurutnya, Lampung Selatan merupakan salah satu sentra produksi jagung, tetapi peternak masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan bahan baku dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
Kasmani menyebutkan harga jagung yang dibeli dari petani atau pengepul berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, perbedaan kadar air juga menjadi kendala dalam penyerapan. Jagung dari Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, disebut memiliki kadar air sekitar 16–17 persen, sedangkan jagung yang diserap Bulog dipersyaratkan memiliki kadar air 14 persen.
Perbedaan standar kadar air tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memperlancar penyerapan jagung dari berbagai sentra produksi. Ketersediaan fasilitas pengeringan dan penyimpanan yang memadai diperlukan agar jagung dapat memenuhi standar mutu serta disimpan dengan baik sebelum didistribusikan.
Menanggapi persoalan tersebut, Amran menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk penguatan infrastruktur pergudangan Bulog. Fasilitas pengering atau dryer juga dinilai perlu menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur tersebut.
“Presiden sudah tetapkan anggaran Rp5 triliun untuk gudang paket Bulog. Lengkapi dengan dryer,” ujarnya.
Penguatan fasilitas pergudangan dan pengeringan, terutama di daerah sentra produksi seperti NTB dan Gorontalo, diharapkan dapat membantu mengatasi kendala kadar air sekaligus memperlancar penyerapan hasil panen. Infrastruktur tersebut juga berperan dalam menjaga mutu dan ketersediaan stok jagung untuk memenuhi kebutuhan pada periode di luar panen raya.
Skema penyerapan jagung yang dibahas ini menjadi salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan petani dan peternak dalam rantai pasok perunggasan. Namun, pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan pembiayaan, kapasitas penyimpanan, pemenuhan standar mutu, serta mekanisme distribusi yang sesuai dengan kebutuhan peternak.
Dengan dukungan sistem penyerapan dan penyimpanan yang memadai, jagung hasil panen diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai bahan baku pakan. Bagi peternak, ketersediaan jagung dengan harga yang kompetitif menjadi salah satu faktor penting dalam menekan biaya produksi dan menjaga keberlanjutan usaha.
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Satwa Media Group.
