POULTRYINDONESIA, Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan menggelar dialog bersama para pemangku kepentingan sektor perunggasan untuk menyikapi dinamika produksi dan harga telur ayam ras yang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP). Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (17/4) di Kantor Bupati Blitar, Kanigoro.

Perwakilan peternak, Yesi Yuni Astuti selaku Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar (BTB), menyadari bahwa persoalan perunggasan, khususnya telur bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, pihaknya tetap berharap agar Pemkab Blitar dapat membantu peternak dengan bersurat dan menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat.

Setidaknya ada tiga hal yang ia sampaikan dalam forum tersebut. Pertama, peternak meminta intervensi pemerintah yang seimbang dan berkeadilan, baik saat harga berada di atas maupun di bawah HAP. Kedua, data yang terintegrasi dan transparan terkait GPS dan distribusi DOC dinilai sangat penting untuk dimiliki. Ketiga, pemerintah pusat perlu segera didesak untuk mencairkan jagung SPHP guna membantu peternak kecil dan mikro.

Poin-poin tersebut ia tegaskan mengingat harga jagung terus naik setiap harinya, sehingga harga pakan pabrik turut meningkat di tengah harga telur yang masih di bawah HAP. Yesi juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kondisi riil harga telur di tingkat peternak.

Forum yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Satgas Pangan BPS Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu akhirnya menyepakati tindak lanjut berupa surat resmi kepada pemerintah pusat.

“Kami mengapresiasi Pemkab Blitar yang bisa bergerak cepat dalam menyikapi harga telur yang masih di bawah HAP dengan mengumpulkan pelaku peternak, pengepul, dan distributor,” ujar Yesi.

Senada, Ketua Rumah Kebersamaan BKT NT (Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek), Eti Marlina, turut mengapresiasi langkah cepat Pemkab Blitar dalam merespons penurunan harga telur, salah satunya melalui imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli telur langsung dari peternak.

“Kami mengapresiasi gerakan ASN membeli telur 1–2 kilogram saat harga turun sebagai upaya menjaga stabilitas harga. Harapannya, gerakan ini bisa diikuti oleh seluruh ASN di Indonesia, termasuk Kementerian dan Lembaga. Apabila semua melakukan hal yang sama secara serentak, ini menjadi dukungan yang besar bagi peternak,” katanya.

Eti juga mendorong pemerintah untuk bersikap adil dalam merespons HAP, baik ketika harga telur rendah maupun tinggi, mengingat peternak selama ini turut berkolaborasi mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan bazar pangan murah. Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan bersinergi menyelesaikan persoalan harga telur pascalebaran.

“Kami meminta Pemerintah Daerah bersama-sama menyelesaikan persoalan turunnya harga telur di bawah HAP setelah lebaran, bersama stakeholder terkait seperti peternak, pedagang telur, dan SKPD. Tujuannya agar terbentuk ekosistem yang baik untuk tata niaga perteluran yang menjadi barometer nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Eti juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi, termasuk dinas terkait dan BPS, mengingat data tersebut menjadi acuan nasional dalam pengambilan kebijakan, termasuk pengendalian inflasi.

“Kami berharap BPS selalu hadir dalam forum diskusi agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. Anggi

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Poultry Indonesia