POULTRYINDONESIA, Tasikmalaya — Upaya memperluas pasar telur ayam ras dari Kabupaten Blitar terus dilakukan. Dalam pertemuan yang digelar di Bale Kota Tasikmalaya, Senin (23/6/2026), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menandatangani kesepakatan kerja sama pengendalian inflasi daerah untuk komoditas pangan strategis.

Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Blitar, Wali Kota Tasikmalaya beserta jajaran, Wakil Bupati Blitar, pimpinan DPRD dari kedua daerah, organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan koperasi peternak dari Blitar Raya, di antaranya Koperasi BPKB (Bina Peternak Karya Bersama), PMB, UTARA, KOPPI, dan KP2MB.

Di balik seremoni tersebut, terdapat harapan besar bagi peternak telur Blitar yang dalam beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan akibat melimpahnya pasokan di tingkat produksi.

Salah satu hasil pertemuan yang mendapat perhatian peternak adalah potensi penyerapan telur untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya. Dalam pembahasan bersama, terungkap bahwa terdapat kebutuhan telur untuk 140 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Setiap dua SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat, dengan frekuensi konsumsi telur tiga kali dalam sepekan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan, volume telur yang berpotensi terserap mencapai sekitar 56 ton per minggu atau sekitar 224 ton per bulan.

Volume tersebut dinilai cukup signifikan untuk membantu mengurangi penumpukan stok telur yang saat ini terjadi di Kabupaten Blitar. Dengan populasi ayam petelur mencapai sekitar 29,7 juta ekor, produksi telur di Blitar diperkirakan mencapai 1.650 ton per hari.

Perwakilan peternak dari Koperasi Bina Peternak Karya Bersama (BPKB), Eti Marlina, menyambut positif peluang kerja sama tersebut. Menurutnya, pembukaan akses pasar melalui program pemerintah dapat menjadi salah satu solusi nyata di tengah kondisi produksi yang melimpah.

“Kami menyambut baik langkah pemerintah daerah yang berupaya membuka pasar baru bagi telur peternak. Kebutuhan untuk program MBG di Tasikmalaya tentu menjadi peluang yang sangat baik. Harapan kami, kerja sama seperti ini bisa berjalan berkelanjutan sehingga membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat peternak,” ujar Eti.

Ia menambahkan, selama beberapa waktu terakhir peternak menghadapi tantangan akibat tingginya produksi yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan permintaan. Kondisi tersebut berdampak pada tekanan harga di tingkat peternak.

Dalam forum tersebut, para perwakilan peternak juga menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar agar terus membantu memperluas akses pemasaran guna mengurai penumpukan stok telur yang terjadi saat ini.

Selain itu, peternak meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kebijakan yang dapat mengendalikan pertumbuhan populasi ayam petelur, baik untuk peternak baru maupun investor yang akan masuk ke sektor tersebut. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan yang berulang di masa mendatang.

Saat ini, harga telur dalam skema kerja sama tersebut direncanakan mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram.

Bagi peternak, kesepakatan antara Pemkab Blitar dan Pemkot Tasikmalaya bukan sekadar penandatanganan dokumen kerja sama antardaerah. Lebih dari itu, kerja sama tersebut menjadi salah satu ikhtiar untuk memperluas penyerapan produksi telur nasional sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah tantangan oversupply yang masih membayangi industri perunggasan nasional.