POULTRYINDONESIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga atau badan khusus yang bertugas mengelola persoalan pakan ternak nasional. Usulan ini muncul sebagai upaya mengatasi persoalan pasokan dan harga pakan yang kerap membebani biaya produksi peternak, termasuk di sektor ayam petelur.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mengatakan persoalan pakan menjadi salah satu keluhan yang berulang kali disampaikan peternak kepada DPR. Menurutnya, pakan merupakan komponen mendasar dalam usaha peternakan sehingga memerlukan tata kelola dan koordinasi yang lebih terarah dari pemerintah.

“Masalah pakan ternak ini memang cukup memusingkan. Namun, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Mestinya pakan ternak ini dikoordinasikan oleh suatu lembaga yang khusus mengurus kebutuhan pakan, baik untuk ayam pedaging, ayam petelur, sapi, kambing, maupun ternak penghasil susu,” ujar Titiek dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2026).

Ia menilai, keberadaan badan khusus dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat pengelolaan rantai pasok pakan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi kepada peternak. Dengan koordinasi yang lebih terpusat, pemerintah diharapkan dapat merespons persoalan pasokan dan harga secara lebih terarah.

Titiek juga mengusulkan agar pengadaan bahan baku pakan, termasuk melalui impor, dapat dikelola oleh badan pemerintah. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan harga yang wajar bagi peternak.

“Ke depan, Komisi IV meminta supaya ada satu badan yang khusus mengurusi pakan ini. Jadi, kalau ada keluhan mengenai pakan, jelas siapa yang menangani dan apa yang menjadi kendalanya. Bukan hanya pihak swasta yang mengimpor pakan atau bahan bakunya, tetapi badan pemerintah juga bisa mengimpor, mengolah, dan mendistribusikannya kepada peternak dengan harga yang wajar,” katanya.

Selain mengusulkan pembentukan badan khusus, Titiek menyampaikan rencana untuk berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Perum Bulog guna membahas stabilisasi harga jagung. Komoditas ini menjadi salah satu bahan baku utama pakan unggas, sehingga pergerakan harganya berpengaruh terhadap biaya produksi peternak.

Menurut Titiek, langkah tersebut perlu dibahas lebih lanjut mengingat pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada jagung. Ia menilai, capaian tersebut perlu diikuti dengan ketersediaan jagung yang memadai dan harga yang terjangkau bagi peternak.

“Setelah ini saya akan menghubungi Pak Menteri dan Bulog supaya harga jagung bisa distabilkan kembali, terutama bagi para peternak. Pemerintah mengatakan Indonesia sudah swasembada jagung. Kalau memang sudah swasembada, apakah kebutuhan jagung seluruh rakyat Indonesia sudah bisa terpenuhi? Ini yang akan kami tanyakan dan upayakan,” ujar Titiek.

Usulan pembentukan badan khusus pengelola pakan tersebut menjadi salah satu wacana yang mengemuka dalam pembahasan persoalan peternakan di Komisi IV DPR RI. Ke depan, efektivitas pengelolaan pakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada mekanisme pengadaan, stabilisasi harga, serta distribusi yang mampu menjangkau peternak secara berkelanjutan.