POULTRYINDONESIA, Jakarta – Penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan peternak. Hingga 23 Agustus 2026, sebanyak 127,43 ribu ton jagung telah disalurkan kepada peternak di berbagai daerah.
Berdasarkan laporan Perum BULOG yang diperbarui pada 24 Agustus 2026, penyaluran SPHP Jagung telah menjangkau 28 provinsi, melibatkan 100 koperasi dan asosiasi, serta diakses oleh 5.543 peternak.
Program tersebut menjadi salah satu tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman setelah mendengar keluhan peternak mengenai tekanan biaya produksi dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma, Surabaya, 11 Agustus 2026.
Saat itu, Amran meminta SPHP Jagung dilanjutkan selama masih dibutuhkan peternak hingga akhir tahun.
“Menambah dan memperpanjang SPHP. Nah itu Bulog, tanggung jawab saya, Bulog, perpanjang sepanjang-panjangnya. Selama peternak butuh, kasih, titik, mudah, jangan ada basa-basi. SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” tegas Amran.
Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani jagung dan peternak sebagai pengguna bahan baku pakan. Di tingkat hulu, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung untuk menjaga harga yang diterima petani. Untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 18–20 persen di tingkat petani, HPP ditetapkan Rp5.500 per kilogram.
Jagung yang diserap pemerintah selanjutnya dikelola BULOG sebagai bagian dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan disiapkan untuk penyaluran sesuai standar kualitas yang ditetapkan.
Sementara di tingkat peternak, SPHP Jagung Pakan memberikan akses dengan harga Rp5.000 per kilogram untuk pengambilan di gudang BULOG dan maksimal Rp5.500 per kilogram hingga di tingkat peternak.
Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, mengatakan pemerintah terus memantau kebutuhan peternak dan realisasi penyaluran agar jagung yang tersedia benar-benar sampai kepada penerima.
“Yang kami jaga bukan hanya ketersediaan jagung pakan, tetapi bagaimana pasokan sampai kepada peternak yang membutuhkan dengan harga terjangkau, tanpa mengabaikan keseimbangan harga di tingkat petani,” ujar Tri di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Menurut Tri, pemantauan kebutuhan peternak, realisasi penyaluran, produksi, stok, serta perkembangan harga jagung diperlukan untuk menentukan intervensi sesuai kondisi di lapangan.
Data BULOG menunjukkan pagu SPHP Jagung dalam dashboard mencapai 213,20 ribu ton. Dari jumlah tersebut, 127,43 ribu ton telah tersalurkan hingga 23 Agustus 2026, sehingga tersisa sekitar 85,77 ribu ton.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan opsi penambahan pasokan. Bapanas telah mengusulkan tambahan kuota 150 ribu ton SPHP Jagung Pakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dibahas melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
Usulan tersebut masih menunggu pembahasan dan keputusan Rakortas sebelum dapat ditetapkan dan direalisasikan.
Bagi sektor perunggasan, keberlanjutan SPHP menjadi salah satu instrumen untuk membantu menekan biaya pakan ketika harga jagung di pasar mengalami tekanan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi hingga peternak.
Kementan bersama Bapanas, BULOG, pemerintah daerah, koperasi, dan asosiasi peternak akan terus memantau pelaksanaan program, termasuk kebutuhan penerima dan realisasi penyaluran di lapangan.
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Satwa Media Group.










