POULTRYINDONESIA, Bogor – Menanggapi konferensi pers Kementerian Pertanian bersama perwakilan peternak ayam petelur, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi peternak rakyat yang saat ini menghadapi tekanan usaha akibat ketidakseimbangan pasar.

Namun, Ketua PERMINDO Kusnan menilai persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya terjadi pada sektor petelur, tetapi juga sangat dirasakan oleh peternak ayam pedaging (broiler) yang saat ini mengalami tekanan harga live bird (LB) jauh di bawah biaya pokok produksi (HPP).

“PERMINDO berharap Kementerian Pertanian juga membuka ruang dialog yang setara bagi perwakilan peternak broiler rakyat, sehingga kondisi riil di lapangan dapat disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian dan menjadi bagian dari perumusan solusi nasional sektor perunggasan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, kondisi usaha peternak broiler saat ini berada dalam tekanan yang sangat berat. Sepanjang tahun 2026, harga pakan tercatat meningkat secara akumulatif sekitar Rp800 per kilogram, dengan harga saat ini berada pada kisaran Rp8.800–Rp9.400 per kilogram (loco pabrik). Di sisi lain, harga DOC final stock untuk ayam yang dipanen saat ini masih berada pada kisaran Rp5.000–Rp6.000 per ekor.

Akibat kenaikan berbagai komponen biaya tersebut, HPP broiler diperkirakan telah mencapai Rp21.000–Rp22.000 per kilogram live bird. Sementara itu, harga LB di wilayah Jabodetabek dan Banten masih berkisar Rp15.000–Rp16.000 per kilogram.

“Kondisi ini menyebabkan peternak menanggung kerugian sekitar Rp5.000–Rp7.000 per kilogram live bird atau setara Rp10.000–Rp14.000 per ekor ayam berbobot 2 kilogram. Situasi ini tidak dapat berlangsung lama karena berpotensi menggerus modal kerja dan memaksa peternak rakyat menghentikan usahanya,” tegas Kusnan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PERMINDO Heri Irawan menyampaikan bahwa persoalan utama yang dihadapi peternak saat ini bukan semata-mata produksi, melainkan terbatasnya pasar yang mampu menyerap melimpahnya produksi ayam dan telur nasional.

“Karena itu, selain Kementerian Pertanian, kami berharap adanya keterlibatan aktif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BULOG, serta BUMN pangan untuk membangun sistem penyerapan dan distribusi yang lebih kuat,” ujarnya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Poultry Indonesia, PERMINDO mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pasar unggas nasional, antara lain:

1. Perluasan akses produk unggas di ritel modern nasional, termasuk ayam karkas segar, ayam beku, dan telur, sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat sekaligus memperluas pasar bagi peternak rakyat.

2. Program penyerapan berkelanjutan melalui BULOG dan BUMN pangan sebagai instrumen stabilisasi pasar saat terjadi surplus produksi dan penurunan harga di tingkat peternak.

3. Integrasi produk unggas ke berbagai program pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, bantuan sosial pangan, cadangan pangan pemerintah, serta kebutuhan institusi seperti pesantren, sekolah, rumah sakit, TNI, dan Polri.

4. Penguatan distribusi antarwilayah dan antarpulau melalui dukungan logistik nasional, pengembangan rantai dingin (cold chain), penambahan cold storage regional, serta penguatan jaringan distribusi.

5. Penyusunan peta produksi dan kebutuhan unggas nasional yang lebih akurat sebagai dasar pengembangan investasi peternakan. Saat ini sekitar 70% populasi ayam pedaging dan petelur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga kerap memicu kelebihan pasokan.

6. Pembentukan Cadangan Protein Hewani Nasional berbasis ayam dan telur sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

7. Program Nasional “Ayam Rakyat Lawan Stunting”, melalui penyaluran ayam kepada keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan kelompok rentan gizi. Program ini dinilai mampu menghubungkan kepentingan peternak rakyat dengan agenda perbaikan gizi nasional.

Heri meyakini bahwa apabila pemerintah mampu membangun sistem pasar, distribusi, dan penyerapan yang lebih kuat, maka harga ayam dan telur akan terbentuk secara lebih sehat tanpa harus selalu bergantung pada kebijakan pengurangan produksi.

“Kebijakan perunggasan nasional ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada produksi. Yang lebih penting adalah menciptakan pasar baru, memperluas konsumsi, memperkuat distribusi, dan memastikan hasil produksi peternak rakyat terserap dengan baik,” tegas Heri.

Ia menegaskan bahwa peternak rakyat tidak meminta subsidi maupun bantuan langsung dari pemerintah. Menurutnya, yang dibutuhkan peternak adalah perluasan pasar, perbaikan sistem distribusi, serta jaminan agar hasil produksi peternak rakyat dapat terserap secara adil.

“Masalah unggas nasional hari ini bukan kekurangan produksi, melainkan belum optimalnya pasar dan distribusi. Ketika HPP telah mencapai Rp21.000–Rp22.000 per kilogram sementara harga live bird hanya Rp15.000–Rp16.000 per kilogram, maka yang dijual peternak bukan keuntungan, melainkan kerugian,” tutupnya.

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Poultry Indonesia